Palembang, kabarkata.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel menggelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Sumsel tahun 2019 di Hotel Swarna Dwipa, Senin (8/4/2019).

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, tujuan bantuan dana desa adalah mengurangi kemisikinan masyarakat di desa. Bukan mengurangi kemiskinan kades.

“Inilah yang ditekankan Kementrian Desa Tertinggal. Sudah berapa triliun yang digelontorkan. Setelah berjalan dari tahun ke tahun, belum memberikan gerak sektor ril masyarakat desa.Bagaimana ini pendampingan program ini, supaya benar benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

“Mungkin kita ketahui Dinas PMD Sumsel punya kebijakan. Untuk program ini supaya mencapai sasaran,” bebernya.

“Sering saya sampaikan, selama ini semuanya dibangunkan fisik. Jalan jalan yang dilewati 2 atau 3 orang dicor beton, itu artinya bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Padahal harusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya melalui bumdes,” katanya.

Mawardi menghimbau supaya bantuan desa Rp 1 miliar berdampak pada masyarakat.
“Saya harapkan kedepan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten dan kota dapat mengontrol program ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Yusnin menambahkan, pendamping dana desa ini yang dididik 1300 orang. Program pembangunan, inovasi bisa melihat ke desa desa lain sesuai.

“Penggunaan dana desa itu ada dua yakni untuk infarsktur dan pemberdayaan, itu ada permendes. Banyak yang bisa dilakukan dengan musyawarah,” paparnya.

” Di Provinsi Sumsel ada 2853 kades. Memang ada dua atau tiga kades yang bermasalah. Dana desa dikucurkan tiga tahapan.

“Himbauan kita ke kades untuk mengawasi dan menjalankan. Sayang kalau dana desa yang lama 5 tahun hampir Rp 10 triliun.Tahun ini 2,6 triliun, dana itu kita harapkan digunakan sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (Yanti)