Palembang, kabarkata.com – Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Pemerintah kabupaten/kota tahun 2019 di Graha Bina Praja, Kamis (7/2/2019). Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM. P.HD, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya serta Bupati/ Walikota.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati/Walikota se- Provinsi Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12, 8 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumsel.

“Daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas, oleh sebab itu sekarang Saya mengajak Bupati/ Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel. Kami sampaikan demikian karena menurut kami berdasarkan Undang-Undang yang ada tugas kepala daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mawardi menghimbau kepada Kabupaten/Kota yang masih mendapat Nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten mendapat Nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semoga di masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.