Banyuasin, kabarkata.com -Terkait dengan aksi para nelayan yang menamakan diri Persatuan Nelayan Desa Tebing abang akan kembali melakukan aksi.pasal nya menurut PNDT proses terlalu lamban sehingga terkesan tidak ada tangapan dari pihak manajemen perusaan,padahal waktu di mediasi bahwa pihak perusahaan berjanji siap memenuhi tututan masyarakat.

Pelaksanaan rapat mediasi antara masyarakat desa Tebing abang dengan PT.SDJ berlangsung di KSOP kelas 2 Palembang beberapa waktu yang lalu.

Jalan nya rapat di pimpin oleh kepala KSOP kelas 2 Palembang Irawan, dengan berbagai upaya akhir nya rapat menghasilkan titik terang, yang mana pihak PT siap memenuhi apa yang menjadi keluhan masyarakat Desa Tebing Abang  yang selama ini merasa dirugikan, namun tidak semua tuntutan akan dipenuhi menginggat kesepakatan yang ada yang pasti harus sama saling mencari solusi yaitu win win solusi dari hasil mufakat.

Penengah rapat Kepal KSOP kelas 2 Palembang Irawan berjanji akan memberikan sanksi pelayaran kepada ponton yang melanggar.

Lamban nya  proses yang sudah menjadi kesepakatan membuat masyarakat menjadi geram sehinga timbul dugaan-dugaan ada nya oknum yang akan memanfaatkan situasi.

“Kami kecewa, karena sampai sekarang belum ada kabar berita dari pihak PT,(perusahaan) sementara
ponton-ponton yang menggangkut batu bara itu masih leluasa menjalankan aktivitas nya siang dan malam,”tutur Herwani.

Diri nya juga (peserta aksi) penduduk yang cari nafkah dengan cari ikan yang terganggu aktifitasnya akibat lalu lalang ponton batu bara mengungkapkan kekecewaan nya.

Herwan juga menyampaikan jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan soal hasil mediasi itu, maka masa yang tergabung dalam PNDT akan kembali melakukan aksi.
“Langkah ini dilakukan untuk menuntut keadilan dan menentang hal hal yang tidak transfaran”, tegas dia.

Senada dengan Kordinator lapangan (korlap) Oktarizal menerangkan bahwa berkas sudah disampaikan melalui Camat Rantau bayur pada tanggal 17/09 kemarin.

“Berkas sudah yang dipintak oleh pihak perusahaan sudah kami serahkan melalui Camat Kecamatan Rantau Bayur, namun belum ada jawaban. selain Aksi ke kapal ponton juga kantor camat dan bila perlu ke kantor bupati guna meminta bupati menyetop aktifitas kapal ponton yang cukup meresahkan warga Rantau Bayur khususnya para nelayan, tegas nya.(Nasir)