Suasana diskusi “Pulau Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, Rabu (24/2) di Istana Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 776, 32 Ilir Palembang.

Kabarkata.com – Sehubungan dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang akan menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata seperti Ancol yang konsepnya mencampurkan nilai Ke-Sriwijayaan, sejumlah organisasi kemasyarakatan, kebudayaan dan sejarah kota Palembang termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kota Palembang menggelar diskusi “Pulau Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, Rabu (24/2) di Istana Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 776, 32 Ilir Palembang.

Turut hadir diantaranya Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn didampingi sejumlah pangeran dari Kesultanan Palembang Darussalam, budayawan kota Palembang, Vebri Al Lintani, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel Retno Purwati, Ketua Masyarakat Sejarawan (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Warga Dalem, Bang Japar Komda Sumsel yang dipimpin Komandan Daerah Bang Japar Komda Sumsel Iskandar Sabani SE,SH , aktivis, Andreas OP, Beni Mulyadi, sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji,iIdham Rianom selaku Ketuo Forum Palembang Bangkit, Ketua Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumsel, Dr Ir Diah Kusuma Pertiwi MT.

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn mengatakan, diskusi kali ini sejumlah komponen masyarakat Palembang dari berbagai disiplin ilmu , sejumlah organisasi kemasyarakatan, orang-orang dibidang kebudayaan dan sejarah, arkeolog, ilmu hukum termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kota Palembang berkumpul disini dimana tujuannya agar Palembang memiliki grand design yang baik dalam penataan kota yang sesuai dengan nilai-nilai ke Palembangan.

Dalam diskusi ini juga pihaknya ingin meluruskan sejarah Pulau Kemaro karena dari sisi sejarah sudah jelas kalau Pulau Kemaro dahulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam dalam menghadapi invasi kolonial Belanda.

“ Namun ada wacana ingin menjadikan Pulau Kemaro sebagai taman hiburan Sriwijaya agak ini melenceng dari sejarah, karena kalau kita memaksakan ke Sriwijayaan itu tidak masuk dalam konsep di Pulau Kemaro, nilai-nilainya tidak ada sehingga , kalaupun dipaksakan, nilai partisipasi masyarakat akan berkurang dan mungkin akan terbengkalai seperti banyak sekal kebijakan-kebijakan publik yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai pada hasil outputnya,” katanya.

Karena itulah menurutnya pengembangan wisata di Pulau Kemaro harus disesuaikan dengan nilai-nilai kesejarahan dimana dulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam.

“ Apakah sebaiknya pemerintah membuat benteng pertahanan disana, membuat reflikanya dan membuat cerita yang benar mengenai sejarah, itu pasti menjadi nilai jual yang baik, bagi industri pariwisata, karena dengan adanya nilai kesejarahan dan ada reflika , mereka , orang-orang bisa membayangkan kebesaran di masa lalu,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli melihat forum ini ingin meluruskan sejarah dimana para ahli sejarah berkumpul disini memberikan gambaran Pulau Kemaro.
“ Dan hari ini hasil dari diskusi ini adalah akan melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang, saya kira ini jalan yang sangat betul, harus ada proses pengkajian ulang rencana menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat wisata berkonsep Sriwijaya, padahal sejarah dari Pulau Kemaro itu sendiri adalah milik dari Kesultanan Palembang Darussalam, ini yang harus diluruskan,” katanya.
Dirinya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Sumsel akan mengawal bagaimana sejarah ini bisa diluruskan kembali kedepannya.