Palembang-kabarkata.com – Rakornas dan Milad Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) ke 22 digelar di Hotel Swarna Dwipa 6-7 Maret 2020. Dalam Rakornas tahun ini, mengambil tema Perluas Persaudaraan Pekerja Seluruh Indonesia Menuju Adil Makmur. Hadir dalam acara ini Presiden PPMI Wahidin dan Pendiri PPMI Eggi Sudjana.

Ketua DPW PPMI Sumsel Charma Afrianto mengatakan, sesuai keputusan DPP Pusat pada bulan Januari ,menunjuk Sumsel sebagai tuan rumah Rakornas dan Milad PPMI. “Kita DPW Sumsel telah melakukan persiapan selama 1 bulan. Alhamdulilah persiapan kita sudah selesai. Acara ini dihadiri DPP, Ketua Dewan Pembina, BUMN, Kementrian, DPW PPMI se Indonesia dan DPC, ” ujarnya.

Dia menuturkan, dalam agenda PPMI kali ini Perluas Persaudaraan Pekerja Seluruh Indonesua Menuju Adil Makmur. “Kita mengambil tema tersebut, karena karena Omnibuslaw tidak pro buruh. Ini jadi isu buruh. Karena nomenklaturnya memanjakan investor tanpa melihat hak buruh. Pasalnya dalam RUU tersebut, tidak membatasi outsorsing. Jadi buruh semakin tertindas. Ini perlawanan buruh harus masif, progresif dan revolusioner, ” katanya.

“Agenda kita kedua adalah terkait BPJS kesehatan. Kami mengajak buruh menolak BPJS kesehatan, karena merampok anggaran negara dan pemda. Untuk agenda ketiga adalah kita memperkuat PPMI, karena ada pihak yang ingin merusak keutuhan PPMI. Kita tegaskan PPMI tidak pecah, PPMI hanya satu hasil Muktamar,” ucapnya.

“Kita menyatakan sikap memperluas persaudaraan pekerja, memperluas kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia,” papar Charma.

Ketua Panitia Rudi Pengaribuan acara hari ini Rakoras dan Milad PPMI dilaksanakan 6-7 Maret. Dijadiri 19 DPW dan juga perwakilan luar negeri. Acara ini dihadiri 115 peserta, diluar panitia dan pengurus PPMI. ” Semoga Rakornas nanti menghasilkan rekomendasi yang ditunggu pekerja Indonesia. Buruh butuh ide brilian dari kita, persaudaraan kita, ” urainya.

Presiden PPMI Wahidin menuturkan, hari ini seluruh pekerja khawatir dengan kebijakan Presiden yang ingin meluncurkan UU omnibuslaw, kami menolak. Karena tidak ada transparansi dari Pemerintah. “RUU Omnibuslaw, ini kita kawal. Karena ini akan terancam oleh Omnibuslaw. Semua diamputasi oleh Omnibuslaw, jangan sampai draf RUU ini jadi UU. Ini sangat berbahaya, bukan hanya sektor pekerja, tapi hampir semua sektor. 79 UU dirumuskan jadi satu UU. Pasti hasilnya tidak maksimal, tidak pro kepada pekerja,” katanya.

“Kalau Omnibuslaw ini kalau dijadikan, kita lawan. Karena harusnya Omnibuslaw ini harusnya pro rakyat. Hentikan peninadasan dengan aktivis, karena kita membela rakyat, ” tegasnya.

Dia meminta kepada keberadaan PPMI di Sumsel harus bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam Rakornas ini mari kita cipatakan PPMI yang mendukung, menghargai berserikat, memberikan kritik untuk kemajuan pemerintah,” tambahnya.

Pendiri PPMI Eggi Sudjana menambahkan, mengaku ingin PPMI dalam konteks adil makmur dimulai dari buruh. Tidak mungkin buruh sejahterah, jika ekonomi tidak tumbuh. Dalam rakornas ini didetilkan pertemuan. “Keislaman dalam pengkaderan harus selalu dilakukan. Supaya kekuatan PPMI terus naik,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam sambutannya mengatakan, harapan Pemprov dalam Rakornas ini menghasilkan program dan rumusan yang berpihak kepada sesama muslim. “Untuk mencapai tujuan dan misi, kita harus berjuang,” katanya.

“Rakornas PPMI selamat. Semoga bisa menyusun program berpihak ke pekerja umat muslim,” pungkasnya. (Yanti)