Palembang, kabarkata.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna LX (60) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap sambutan Gubernur Sumsel, Senin (24/6/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel MA Gantada dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel serta dihadiri Wagub Sumsel Mawardi Yahya.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Usman Effendi SH Mhum mengapresiasi pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pencapaian yang maksimal terkait dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang memberikan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

“Fraksi kami juga memberikan apresiaasi terkait dengan pengelolaan aset yang mengalami kenaikan siknifikan dari tahun sebelumnya sungguh merupakan peningkatan kinerja yang luar biasa,” ujarnya.

Mengenai hutang atau nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup besar, dia menuturkan, perlu kiranya di carikan metode tercepat didalam penyelesaiannya.

“Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang, fraksi PDIP memandang perlunya kesamaan pandangan informasi yang diterima terkait pelaksanaan program ini, mengingat anggaran yang telah dikeluarkan cukup besar, ” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Meriadi SH Msi mencermati pertanggungawaban APBD adalah tiga komponen yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp. 9.141 triliun atau sama dengan 99,40{5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}. Pada poin pendapatan asli daerah (PAD), terdapat selisih realisasi target pendapatan yaitu 2,27{5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3} dari yang ditargetkan, terutama tentang pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 652,86{5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}, kita semua tentu sangat menyetujui untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi tentunya dilakukan dengan cara tidak membebani ekonomi masyarakat.

Sementara itu, belanja realisasinya yaitu mencapai 91,2 1{5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah realisasi belanja ini telah dilaksanakan dengan prinsif efisiensi penggunaan anggaran atau dikarenakan faktor-faktor lain, seperti kegiatan yang belum dilaksanakan dan lain-lain.
“Tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 680,516 miliar. Dana SILPA bisa terdiri dari free
cash flow atau dana yang bebas untuk dialokasikan kembali. Jadi harus ada penjelasan tentang Silpa ini apakah bersumber dari efisiensi belanja, kelebihan target pendapanan, ketertundaan penyelesaian kegiatan sehingga belum dicairkan atau dari program kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan,” bebernya.

“Pemprov Sumsel harus lebih cermat dalam pelaksanaan program pembangunan, agar besaran nilai Silpa dapat lebih rendah. Karena dana Silpa lebih sulit diserap untuk program-program yang pemanfaatannya dapat secara langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Drs HA Gani Subit MM mengatakan, rendahnya peningkatan aset Tahun Anggaran 2018 yang hanya sebesar 3,4 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}, jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan aset Tahun Anggaran 2017 sebesar 31,07 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}. “Seharusnya ada peningkatan yang cukup signifikandari tahun ke tahun,” ucapnya.

Mengenai realisasi pendapatan sebesar Rp.9,141 Triliun (99,40 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}) dari target sebesar Rp.9,196 Triliun. Pencapaian ini lebih disebabkan karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (102,27 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}) dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah (652,86 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}) melebihi target. Fraksi Partai Demokrat menyarankan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok dapat terus ditingkatkan mengingat jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahun dengan catatan tidak ada kebocoran.

“Kami menyarankan Pemprov untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor-sektor lainnya dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat. Kita tidak dapat mengharapkan terus menerus dana transfer dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Dia meminta Pemprov Sumsel mempunyai Program-program yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas SDM masyarakat petani khususnya dan masyarakat dunia usaha umumnya melalui pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing guna mendorong tumbuhnya perekonomian, guna kesiapan Sumatra Selatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Untuk belanja, realisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.6,763 Triliun atau 91,07 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3} dari yang direncanakan sebesar Rp.7,426 Triliun. Tidak tercapainya target 100 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3} dari sisi belanja karena kecilnya realisasi dari sektor Belanja Tak Terduga (2,24 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}), Belanja Modal (90,93 {5422ccb33ad143a84a8b2935d3d7821150c2392d04bfcd8d9e1db976d33b9ba3}) dan Belanja Operasi (91,21 °/o). Kecilnya pencapaian target di sisi belanja, mungkin terjadi karena kurang cermatnya dalam membuat perencanaan program kegiatan pembangunan.

“Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2018 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 680,516 Milliar,” urainya.

Ketua DPRD Sumsel MA Gantada mengatakan, rapat paripurna dilanjutkan , Senin (1/7/2019) dengan agenda jawaban dan penjelasan Gubernur Sumsel.

Wagub Sumsel Mawardi Yahya berharap penggunaan ABPD Sumsel memang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“ Itulah cara kita untuk efisiensi,” tandasnya. (Yanti)