Palembang, kabarkata.com – Masyarakat Demokrasi melakukan aksi demo di Kantor Bawaslu Sumsel, Selasa (12/3/2019). Aksi tersebut dilakukan karena maraknya dukungan sejumlah kepala daerah terhadap calon presiden petahana Jokowi Ma’ruf Amin,Kami dari Masyarakat Demokrasi menilai menyalahi etika.

Apalagi baru-baru ini, ada dukungan dari 5 Kepala Daerah di Sumatera Selatan terindikasi melakukan dukungan terhadap Paslon Petahana.

Koordinator Aksi Ruben Alkatiri mengatakan, memang dalam konteks administrasi pemerintahan, Kepala Daerah wajib mendukung program-program pemerintah pusat. Kepala Daerah juga wajib patuh terhadap arahan Presiden. Tetapi harus dibedakan mana dukungan kepada program pemerintah yang dibuat Presiden dan mana dukungan kepada Calon Presiden yang kebetulan Presiden saat ini.

Dia menjelaskan, secara etika, tidak pantas ketika sedang tidak cuti, Kepala Daerah menyatakan dukungan ke Calon Presiden tertentu. Ini sudah masuk ranah politik.Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya pasal 281 yang mengatur tentang mengenai ketentuan cuti dan PKPU Nomor 23 tahun 2018, di mana pasal 62 menyatakan Kepala Daerah yang menjadi Tim Pemenangan harus melakukan Cuti serta Perbawaslu No 33 Tahun 2018.

“Untuk Itu Kami dari Masyarakat Demokrasi meminta kepada Bawaslu Sumatera untuk segera memanggil Kepala Daerah yang terindikasi melakukan Dukungan yaitu Bupati Ogan Ilir lyas Panji Alam, Bupati Oku Timur Cholid Mawardi, Bupati Oku Selatan Popo Ali, Wakil Bupati Oku Selatan dan Ketua DPRD Oku Selatan,” ujarnya.

Maka berangkat dari hal-hal tersebut di atas, lanjut Ruben, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 khususnya Pilpres 2019 agar marwah demokrasi berjalan baik dan benar serta kondisi Pelaksanaan yang Kondusif, maka kami dari masyarakat Demokrasi meminta Bawaslu Sumatera Selatan segera:

“Periksa dan Adili Sejumlah Pejabat Kepala Daerah diatas secara Jujur dan Transparan. Beri Sanksi yang tegas terhadap Kepala Daerah yang terbukti melakukan Pelanggaran.
Kemudian Mendagri segera Pecat Kepala Daerah atau Pejabat Daerah yang telah terbukti bersalah,” katanya.

“Sikap ini Kami buat dan Kami sampaikan, apabila 1 x 24 Jam ini tidak ditindaklanjuti maka Kami aksi besar-besaran,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengatakan, Bawaslu Sumsel telah menyelesaikan proses penanganan netralitas pejabat negara dalam Pilpres 2019. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Sumsel dan rapat dengan Gakkumdu kelima terlapor yakni

Bupati Ogan Ilir lyas Panji Alam, Bupati Oku Timur Cholid Mawardi, Bupati Oku Selatan Popo Ali, Wakil Bupati Oku Selatan dan Ketua DPRD Oku Selatan dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 3 , pasal 61 ayat 2 dan pasal 67 huruf c nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Sebelumnya para terlapor juga dijerat delik pidana pasal 574 jo 282 UU 7/2017 tentang pemilu. Namun saat rapat dengan Gakkumdu disimpulkan apa yang dilakukan para terlapor tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal dimaksud dalam pasal tersebut,” bebernya.

Iin mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi aksi demo sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Bawaslu telah berusaha maksimal memproses laporan dugaan pelanggaran ini. Tim klarifikasi telah memeriksa saksi-saksi bahkan hingga keluar palembang. Kami juga meminta keterangan ahli pidaba lainnya,” pungkasnya. (Yanti)