KABARKATA.COM- Kelangkaan minyak goreng dan tidak menentunya harga di pasaran Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian serius bagi Senator Anggota DPD RI Hj Eva Susanti, Dapil Sumsel Anggota Komite III, Jumat (18/02/2022).

Untuk memastikan keluhan dan laporan masyarakat di Provinsi Sumsel terkait langka dan mahalnya minyak goreng. Eva Susanti meminta tim Staf Ahli untuk melakukan survey atau jajak pendapat melalui sambungan telphon ke responden pedagang, masyarakat pasar, dan konsumen dengan melibatkan 500 responden yang tersebar di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sumsel.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 90 % respondent menyatakan minyak goreng masih langka dan sulit didapatkan, begitu pun dengan harga masih melambung tinggi dan tidak menentu, sangat jarang ditemukan minyak goreng yang ada di harga satu kilogram Rp. 14.000 sesuai ketetapan pemerintah.

Di pasar tradisional minyak goreng kemasan dengan harga yang berpariasi Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per satu kilogram.

Begitupun juga pendapat respondent 85 % menyatakan minyak goreng belum tersedia di pasar minimarket modern, dan masih sulit didapatkan minyak goreng di pasar swalayan modern.

Eva Susanti, sangat kaget melihat data tersebut sambil mengungkapkan rasa sedih dengan kondisi yang dirasakan oleh masyakat di Sumsel saat ini. Padahal kebijakan penurunan harga minyak goreng menjadi per satu kilogram Rp.14.000 oleh pemerintah pusat sudah lama diatur.

Kondisi di pusat kota Palembang masih sulit didapatkan dan harganya juga belum sesuai dengan aturan pemerintah untuk satu kilogram minyak goreng Rp14.000. tentu semakin sulit didapat minyak goreng di pasar kalangan di tingkat desa kabupaten yang jauh dari Ibu Kota Provinsi, karena pasti distribusi ongkosnya juga mahal. Ungkap senator cantik asal Musi Banyuasin

Menanggapi data tersebut senator Eva Susanti meminta pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga instansi vertikal untuk bersinergi melakukan tindakan cepat dan tepat pengendalian minyak goreng alur produksi, distribusi sampai penjualan eceran di pasaran.

Apabilah kondisi ini pemerintah tidak cepat mengambil kendali akan banyak sektor UMKM yang terancam gulung tikar, karena bahan pokok produksi para penjual gorengan, pedangang kecil usaha keripik kemplang, pedagang pecel lele, nasi goreng. Penghasilan dan jalannya usaha mereka sangat ditentukan dengan stabilitas harga minyak goreng. Ujar Senator Alumni Fakultas Ekonomi Tridinanti Palembang
[18/2 16.22] Firman: Yuk Eva sapaan akrabnya menegaskan “Saya sangat sedih dengan kondisi ekonomi masyakat saat ini, persoalan minyak goreng itu sudah berlarut-larut belum ada penyelesaian yang kongkrit di lapangan, untuk itulah saya mengahrapkan agar turun tangan dan bergandeng tangan pemerintah pusat Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian dalam negeri, TNI dan Polri, Badan Inteligen Negera (BIN) Pemerintah daerah Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sumsel untuk dapat melakukan upaya yang sistematis penyelesaian masalah minyak goreng”

Saya berharap ada kajian yang kongkret dari pemerintah untuk mengidentifikasi masalah secara menyeluruh mulai dari hulunya persoalan kelapa sawit, produksi minyak goreng sampai distribusi ke pasar agar kebijakan untuk minyak goreng cepet terselesaikan.

Negera tidak boleh kalah dan abai terhadap permasalahan hajat hidup rakyatnya, saya sebagai kaum perempuan hati saya merasa teriris ketikan persoalan sembako itu terganggu, untuk itulah saya akan terus bersuara sesuai dengan kewenangan saya sebagai penyambung lida dan aspirasi rakyat. Tutup Eva