KABARKATA.COM- Menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang akan menjadikan pulau Kemaro
sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata yang mengembalikan identitas keluhuran
Sriwijaya sebagaimana berita yang tersebar dalam media massa lokal.

Menurut juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) , Vebri Al Lintani, Kebijakan Pemkot Palembang tentang pulau Kemaro yang memaksakan konsep
yang tidak berbasis sejarah dan kebudayaan Palembang Darussalam bertentangan dengan
jargon “Palembang Emas Darussalam” sebagai visi yang digunakan pasangan Harnojoyo-Fitri
Agustinda.

“Selain itu, kami menduga kebijakan ini juga diambil tanpa melibatkan para pakar
dan ahli dalam bidang sejarah dan kebudayaan Palembang sehingga menimbulkan
kontroversi, ” katanya, saat menggelar jumpa pers di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Rabu (17/3).

Menurutnya sudah jelas dan nyata bahwa pulau kemaro adalah pulau yang penuh sengketa.

Oleh karena itu, menurut Vebri, Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK)
Menolak kebijakan Pemkot Palembang yang akan mengembangkan pulau Kemaro sebagai
prioritas pengembangan destinasi wisata yang mirip Taman Wisata Ancol dengan
memunculkan keluhuran identitas Sriwijaya.

“Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk tidak melanjutkan pembangunan infra
struktur dan kegiatan dalam bentuk apapun yang mendukung rencana pengembangan, destinasi tersebut di pulau Kemaro sebelum persoalan sengketa sejarah, budaya, dan
pemlilikan lahan selesai,” katanya.

Lalu memohon kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif dan seluruh para calon
investor pengembangan pulau Kemaro agar menolak usulan Pemerintah Kota Palembang
dalam membangun destinasi wisata yang tidak berdasarkan kebenaran sejarah,
kebudayaan dan dalam keadaan sengketa kepemilikan tanah.

“Dan memohon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui Dirjen Kebudayaan
agar segera mengeksekusi kajian sejarah terkait dengan cagar budaya Kesultanan
Palembang Darussalam di pulau Kemaro,” katanya.

Sebelumnya menurut Vebri, Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) telah melakukan diskusi yang dihadiri oleh berbagai
pihak, yaitu: Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja, Anggota DPRD
Sumsel (Mgs H Syaiful Fadli ST MM), Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, Masyarakat
Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Selatan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Batanghari Sembilan Institut, Forum Pariwisata dan Budaya Sumsel (Forwida), Yayasan Depati, Komunitas Batanghari Sembilan (KOBAR 9), Angkatan Muda Pembaruan Sriwijaya (AMPS), Komunitas Pencinta Sejarah UIN Raden Fatah (PESE), Kebangkitan Jawara dan Pengacara (BANG JAPAR).

Lalu Balai Arkeologi Sumsel, Jelajah Edukasi Entertainmen dan Pariwisata
Sriwijaya (JEEPS), Center For Creative Economy Inheritance and Culture (CETIC), Front Aksi Rakyat Palembang( FARP), Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), sejarawan, budayawan, perwakilan zuriat Palembang Darussalam, perwakilan pemilik lahan (perwakilan zuriat Kiai Marogan dan Raden Azka) dan para aktivis kebudayaan dan para pembakti Kesultanan Palembang Darussalam pada 24 Februari 2021 di istana adat Kesultanan Palembang Darussalam (KPD).

“Diskusi AMPPK menyimpulkan berbagai hal tentang pulau Kemaro yang intinya penuh dengan persoalan sengketa, baik ditinjau perspektif kesejarahan, kebudayaan dan kepemilikan lahan,” katanya.

Sebelumnya PT Prana Bumi Lestari, yang tertarik mengembangkan Bandar Sriwijaya di Pulau Kemaro.

Perusahaan asal Bandung ini memaparkan konsep wisatanya di rumah dinas wali kota Palembang.Selasa (2/3)

“Kita ingin membantu Pemkot Palembang mengembangkan wisata Pulau Kemaro. Konsepnya Bandar Sriwijaya. Di mana nanti wisata di sini lebih mengutamakan mengembangkan ekosistem dan budaya bertemakan Sriwijaya,” kata Benny Herlambang, tim ahli PT Prana Bumi Lestari.

Benny mengatakan, konsep Bandar Sriwijaya dipilih karena sasaranya bisa menarik wisatawan asing.

“Kerajaan Sriwijaya ini kan sudah dikenal sampai ke dunia internasional. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk mempromosikan wisata kita. Seperti Taman Mini, kita akan hadirkan budaya Sriwijaya dalam bentuk wisata,” ujar Benny.

Benny mengungkapkan, untuk mengembangkan Bandar Sriwijaya ini dibutuhkan investasi sekitar Rp 200 miliar.

“Untuk tahap awal nanti dibuat tempat makan dulu. Setelah itu bertahap ya, butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakannya. Setelah paparan ini, kita akan kejar MOU dengan Pemkot,” katanya.

Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menyambut baik adanya investor ini.

“Ini opsi baru bagi kita untuk pengembangan wisata di Pulau Kemaro yakni Bandar Sriwijaya. Prinsipnya, kita setuju karena tujuan kita untuk mengembangkan wisata di Pulau Kemaro,” kata Harnojoyo