Kedaulatan Ikan di Atas Kepentingan Nelayan

News
Afandi Mulya Kesuma , Edhy Prabowo , Forum Sumsel Sejahtera (FSS) , kedaulatan perikanan , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI , Tambak udang

* KKP Wujudkan Kedaulatan Perikanan

Banyuasin, kabarkata.com – Masyarakat nelayan di kawasan Sungsang Banyuasin masih terkendala pemasaran udang. Banyak petambak yang membudidayakan spesies udang bersifat tradisionil. Demi memerdekaran kepentingan nelayan, Forum Sumsel Sejahtera (FSS) tetap berupaya membangkitkan kedaulatan perikanan di provinsi ini.

Ketua Forum Sumsel Sejahtera Afandi Mulya Kesuma memaparkan, salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan masyarakat nelayan.
“Untuk itu, FSS siap memperjuangkan kemandirian masyarakat nelayan. Juga kita terus berupaya menjadi mitra bagi kesejahteraan nelayan terutama petambak udang,” ucap Afandi.

Guna memastikan bagaimana nasib petambak udang, Afandi yang didamping Dolly Reza Pahlevi Sekretaris FSS mendatangi usaha tambak udang milik Kurnia Dwitama yang berlokasi di Desa Muara Sungsang, Parit II, Kecamatan Sungsang, Kabapaten Banyusin, Sabtu 30 November 2019, petang.

Menurut Kurnia, usaha tambak udang yang ia jalankan baru sekitar 3 tahun belakang ini memiliki pola Tebar Padat Intensif. Selama ini jenis udang yang dipelihara adalah udang Vaname. Dengan luas kolam 40 x 40 meter, dirinya kini bisa membudidayakan sekitar 200 ribu benih udang. Hasil panen? Dalam tujuh puluh tujuh hari, Kurnia bisa memperoleh 3 ton udang siap jual.
“Ya, boleh dikata usaha tambak udang yang saya jalankan ini murni dana pribadi. Alhamdulillah, hasil panen lumayan menggiurkan bila dibanding pola tradisional,” ungkap Kurnia.

Kurnia berkata, sejujurnya para masyarakat petambak udang di kawasan Sungsang mengharapkan sekali perjuangan FSS untuk menjembatani kesejahteraan para petambak udang. Apalagi bukan rahasia lagi problema yang acapkali dialami oleh masyarakat petambak udang yaitu terbatasnya informasi soal harga pakan serta perbenihan udang yang layak tebar. Serta minimnya pola pendampingan saat pembesaran budidaya udang.
“Anda bisa bayangkan untuk mendapatkan benih dan pakan yang berkualitas saja saya harus rela ke Lampung. Kok, kita di Sumsel saja tak punya perusahaan seperti yang ada di Lampung. Belum lagi kita bicara soal tenaga teknis untuk pendamping di lapangan. Waduh, banyak sekali masalah yang dihadapi petambak kalau mau kito bahas,” Kurnia setengah kecewa.

Lain Kurnia lain lagi cerita dari Hamkah N.S. Direktur Usang Rimau di Banyuasin itu menceritakan, dari dahulu hinggi kini para masyarakat nelayan tak ubahnya seperti buruh. Bahkan turun menurun keluarga nelayan selalu berhadapan dengan hasil tangkapan laut. Padahal, masyarakat nelayan saat ini memerlukan peralatan-peralatan yang memadai.
“Saya melihat belum ada keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan nelayan. Nah, untuk itu besar harapan kami dari nelayan agar FSS bisa mencarikan solusi bagi nelayan,” dituturkan Hamkah.

Menyoal yang dialami oleh masyarakat nelayan maupun petambak udang di Banyuasin, Afandi Mulya Kesuma menyampaikan, bahwa kedaulatan perikanan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kedaulatan perikanan akan membawa kesejahteraan untuk masyarakat nelayan baik yang bermukim diputaran perairan maupun kelautan.
“Ini yang kita lakukan untuk mereka. Kita ingin kedaulatan perikanan betul-betul nyata. Harapan saya para masyarakat nelayan bisa hidupnya mandiri, makmur, dan sejahtera, ,” sambung Afandi.
Yang terpenting lagi, ujar Afandi, dalam menyuguhkan nilai mensejahterakan untuk masyarakat petambak maupun nelayan pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka.
“Seharusnya pemerintah menghadirkan BUMD untuk nelayan yang fokus membela kedaulatan perikanan kita. Lalu, BUMD itu juga harus mengusai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dari hulu sampai ke hilirnya,” Afandi menjelaskan.

Afandi menyebutkan, bahwa mewujudkan kedaulatan perikanan memang membutuhkan kerja ekstra. Namun begitu, Afandi optimistis kedaulatan perikanan ini bsa terwujud karena saat ini putra terbaik Sumsel menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Di bawah kepemimpinan Bang Edhy Prabowo, saya yakin Kedaulatan Perikanan di Sumsel ini bisa terwujud dan terealisasi. Mumpung wong kito, kapan lagi nelayan kito biso sejehtera,” Afandi berharap.

Lanjut Afandi, FSS sebagai wadah kemandirian yang konsen membantu urusan kelautan dan perikanan, maka visi FSS ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya masyarakat nelayan bagian dari poros maritim dunia.

“Kita (FSS) ingin mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Sumsel yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional,” katanya.