* Bukan Dinasti tapi Banteng Penguasa

Palembang, kabarkata.com – Gonjang-ganjing tampuk kepemimpinan di tubuh organisasi Karang Taruna di Sumatera Selatan mulai memunculkan aroma tak sedap. Banyak yang sepakat sosok ‘panglima’ Karang Taruna adalah orang-orang yang berangkat dari jenjang paling bawah. Sebaliknya, diam-diam menghadirkan nama sang ketua ‘titipan’ pun seakan dipaksakan. Lalu, bagaimana rekam jejak karang taruna selama ini dan sosok seperti apa yang diinginkan oleh kalangan pemuda-pemudi di Sumatera Selatan. Tim mencoba wawancara ekslusif bersama Rubi Indiarta, Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palembang, pada Kamis 21 November 2019. Berikut petikannya :

 Apa yang bisa Anda jelaskan dengan organisasi Karang Taruna?

Sejujurnya, Karang Taruna itu bukanlah milik pegawai negeri sipil (PNS), bukan pula miliknya penguasa. Dan, bukanlah milik saudara penguasa. Nah, apagunanya pemuda berorganisasi jikalau penguasa tetap saja ingin mengatur atau intervensi soal pemilihan kepemimpinan di organisasi Karang Taruna.

Generasi kepemimpinan di Karang Taruna sendiri?

Ya, Karang taruna itu kan hadirnya dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Mereka orang-orang Karang Taruna ingin sekali organisasi ini terus berkembang. Jelas semua pemuda Karang Taruna berkeinginan untuk menjadi orang nomor satu di Karang Taruna. Problematikanya selalu saja pemerintah ingin ikut di sana. Saya tak ingin itu. Penguasa jangan ikut campur soal organisasi Karang Taruna. Tugas mereka ya tolong bantu persoalan anggaran. Di KNPI juga demikian, karena alasan dualisme hingga detik ini kita tak bisa berbuat apa-apa.

Anda melihat adakah keinginan dari penguasa untuk mencari dinasti di organisasi Karang Taruna?

Agak miris saya menyaksikan organisasi Karang Taruna saat ini. Memang saya lihat tak melihat ke arah dinasti itu. Saya berpikir menitipkan orang tertentu untuk menjadi ketua adalah bagian dari memperkuat sebuah kekuasaan. Ibarat apabila pemudanya dipegang, maka pemerintahannya juga ikut kuat. Tidak boleh seorang penguasa berkata Oh…ini lho ketuanya. Lepaskan mereka. Biarlah mereka berkarya, biarkan mereka bermusyawarah. Serta biarkan generasi-generasi Karang Taruna di situ.

Bagaimana idealnya prosedur pemilihan ketua Karang Taruna?

Kalau dilihat dari sudut pandang unsur paksaan. Kita tak mau masuk ke ranah kekuasaan. Harusnya persyaratan dibuat dong. Biasanya pasti ada yang namanya AD/ART yang mengatur itu semua. Jangan dilanggar. Berhentilah bagi yang berprofesi PNS atau saudara gubernur mengurusi organisasi Karang Taruna ini. Entah karena saudaranya penguasa, coba berhentilah….!

Bagaimana potensi kepemimpinan di Karang Taruna, bisa Anda jelaskan?

Inilah kawan-kawan di Karang Taruna saya kepingin ikut bersuara. Kita tahu tugas pemerintah itu bukan memasuki wilayahnya Karang Taruna. Ada banyak potensi kepemimpinan yang ada di Karang Taruna itu, ada Karang Taruna Palembang, dan Karang Taruna di kabupaten lainnya. Mereka semua orang-orang hebat, lho…?

Menurut Anda adakah konflik di Karang Taruna?

Saya menyaksikan Karang Taruna selama ini aman-aman saja. Tak ada konflik yang berkepanjangan. Karena di organisasi ini terbuka untuk berdemokrasi.

Kabarnya Dinas Sosial Sumsel turut menfasilitasi berhimpunnya para ketua Karang Taruna se-kabupaten dan kota, pendapat Anda?

Mengkondisikan…? Ha…Ha…Ha (terbahak). Agak bingung juga saya. Dinas Sosial ke mana arah dan korelasinya di mana? Yang ngurus pemuda dan karang taruna itu ya Disporalah atau Kesbangpol. Kok Dinas Sosial? Ada apa ini…! Bahwa Dinas Sosial wajib mengurusi anak-anak yang ada di kota Palembang yang tiap hari masih ada di jalanan, pengemis. Tapi, kok urusi pemuda? Pemuda bisa mengurusi dirinya. Di sini saya ingin katakan KNPI siap backup dan  Aliansi Pemuda Peduli Sumsel.

Apa yang Anda inginkan dari penguasa terkait soal organisasi Karang Taruna?

Katakanlah ada calon ketua saudaranya gubernur. Jika syarat dan kemampuannya bisa mendukung. Ya enggak masalah. Tapi kalau saja itu dipaksakan, ya sudah artinya Sumsel miliknya siapa..?  Saya ingin penguasa memberikan ruanglah ke organisasi Karang Taruna. Jangan juga bilang pemuda itu tidak berpihak ke pemerintah, gara-gara kita kritisi pendidikan kita dinilai melawan pemerintah.

 Biarlah orang-orang Karang Taruna berkarya. Jangan mentang-mentang ada dana kucuran dana ke Karang Taruna, lantas penguasa ingin menguasainya. Kita tahu sendirilah, hari ini kejuaraan olahraga bowling tingkat internasional di Jakabaring, banyak orang tidak tahu. Kok agenda tingkat internasional kalah dengan kegiatan Porprov...? Ini betul-betul aneh buat saya.

Kepeduliaan penguasa untuk Karang Taruna?

Harus saya katakan sampai hari ini tidak ada inisitif dan niat dari penguasa. Selayaknya pemuda dan KNPI itu diberdayakan, jangan lepas tangan. Jangan kita ketawa di saat organisasi Karang Taruna terpecah.

Komentar Anda tentang adanya Dinasti kekuasaan oleh penguasa?

Di organisasi Karang Taruna nggak ada konflik. Saya pikir bukan persoalan dinasti atau bukan, ini jelas-jelas bagian dari memperkuat kekuasaan. Karena konotasi dinasti itu kan jabatan politik, karena teori memperkuat kekuasaan. Kalau dinasti karena demokrasi.

Rakyat tahu anaknya seorang Gubernur memiliki banyak rangkap jabatan, penilaian Anda?

Orang tahu seorang Percha Leanpuri itu hebatnya apa sih? Kok bisa-bisanya menjabat Duta Literasi, Duta lainnya. Belum anaknya gubernur lainnya menjabat Duta Narkoba. Saya pribadi menilai ini sepertinya keluarga besar Herman Deru, Gubernur Sumsel haus akan kekuasaan. Contohlah Jokowi, tak ada anak-anaknya yang terlibat di ruang publik kekuasaan. (didya)