Palembang, kabarkata.com – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan kondusif tidak ada terjadi konflik di berbagai lini kehidupan di tengah masyarakat, baik itu konflik antar suku, ras, agama dan atar golongan (Sara).

“Hingga saat ini di Sumatera Selatan masih tetap terjaga kerukunannya. Bahkan bisa dikatakan Sumsel zero konflik. Ini tidak lain karena keaktifan dari para pamong, aparat baik TNI dan Polri disamping kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya perdamaian,” ungkap Gubernur Sumsel H. Herman Deru ketika menerima tim kajian bela negara anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hankam. Bertempat di ruang tamu Gubernur Sumsel, Senin (1/7).

Dihadapan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diantaranya Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, Kol Laut (KH) Dr Dwi Hartono. Serta Sekretaris Anggota Wantimpres Mayjen TNI (Purn) Mashudi Darto, SH,SE. Ketua Kajian Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, SAP, M.Sc. Wakil Ketua Tim Kajian Kol. Lek Gatot Sutomo,ST dan Staf Ahli Anggota Wantimpres Ir Akmal Witonohadi dan rombongan tersebut, Gubernur H Herman Deru mengucapkan terima kasih atas kunjungan anggotaWantimpres terkait dengan Kajian Bela Negara di Sumatera Selatan.

“Terima kasih atas kedatangan dan pehatiannya di Sumatera Selatan. Untuk diketahui sejauh ini Provinsi Sumsel aktif dalam bela negara terlebih pak Menteri Pertahanan pak Ryamizard Ryacudu adalah orang Palembang. Sumsel secara umum dalam kondisi kondusif dalam hal pertahanan dan keamanan,” tambahnya.

Meskipun demikian lanjut Gubernur ada beberapa catatan yang perlu disampaikan pada Presiden melalui anggota Wantimpres, diantaranya Sumsel sejauh ini sudah fokus dalam melakukan pencegahan karhutla dengan melibatkan semua unsur termasuk tim satgas yang diketuai langsung oleh Danrem. Namun demikian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih kerap terjadi setiap tahunnya terutama dimusim kemarau. Kondisi ini karena lahan gambut di provinsi ini cukup luas yang berpotensi terbakar, baik yang disebabkan kelalaian manusia maupun karena faktor alam.

“Kesadaran masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumsel cukup tinggi. Namun kebakaran sulit juga kita tanggani karena bukan semata-mata karena faktor kelalaian manusia, namun dapat juga karena faktor alam karena gesekan kayu kering,” tambahnya.

Karena itu gubernur berharap pada Anggota Wantimpres untuk menyampaikan masukan pada Presiden dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Meskipun upaya pencegahan yang dilakukan sudah maksimal namun tetap saja Sumsel butuh pehatian. Diantaranya penambahan Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini jumlahnya sangat terbatas untuk mengawasi hutan lindung Taman Kerinci Sebelat. Disamping itu Herman Deru berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan anggaran terkait dengan pencegahan karhutla mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius bahkan jika terjadi karhutla di Sumsel asapnya akan sampai ke negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

“Kami minta masukan disampaikan pada Presiden terkait dengan pencegahan. Personil Polhut kita sangat minim. Disamping itu dana yang kita alokasikan untuk melakukan pemadaman Karhutla juga sangat terbatas. Bayangkan saja satu jam pemadaman dengan modifikasi cuaca membutuhkan dana sekitar 210 juta. Alhamdulilah dua tahun ini tidak kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel,” terang Herman Deru.

Sementara itu Ketua Tim Kajian Bela Negara, Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana menegaskan kedatangannya bersama tim kajian bela negara di Sumsel tidak lain ingin mengkaji peningkatan pengawasan terhadap bela negara diera digital di Sumatera Selatan. Mengingat saat ini masyarakat rentan termakan isu hoax atau faham radikalisme yang berpotensi merusak nasionalisme.

“Diera digital saat ini dunia dalam genggaman. Jika tidak ada filter maka isu hoax, faham radikal dan lainnya dapat merusak semangat nasionalisme masyarakat kita,” ucap I Gusti Putu Buana

Selama ini upaya yang dilakukan daerah ungkap I Gusti Putu Buana, dalam hal bela negara masih bersifat konvensional.

“Selama di Sumsel, kita akan melakukan kajian kesejumlah instansi terkait dengan bela negara khususnya yang berkaitan dengan dunia digital atau medsos,” pungkasnya.

Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur H Herman Deru, Tim Kajian Bela Negara dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini melakukan tukar cindramata. Gubernur didampingi staf khusus, Asisten 1 Setda Provinsi dan kepala OPD terkait lainnya.